RSS

Monthly Archives: October 2012

Catatan Hukum Ekonomi Internasional I

Sejarah Hukum Ekonomi Internasional

A. Fase Pra-Perang Dunia II

- Awal abad XII

- Adanya prinsip kebebasan berlayar (freedom navigation)

- Penggunaan prinsip Most Favoured Nation, Reprocity (timbal balik), dan lain-lain.

- LBB > Pasal 23 c Piagam LBB > Perlunya perlakuan yang adil dalam bidang perdagangan bagi semua negara.

B. Fase Pasca-Perang Dunia II

- Digunakannya asas penting dalam HEI > asas reprositas > Amerika Serikat – Inggris > The Resiprocal Trade Agreement Act, 1930-an

- Konferensi Bretton Woods 1944

- Berdirinya PBB pada tahun 1945

- Kegagalan ITO (International Trade Organization) > Terjadinya pembentukan GATT (General Agreements of Trade and Tariffs) sebagai perjanjian internasional > Protocol of Provisional Application tahun 1947

- OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) tahun 1960 merupakan pengganti dari The Organization for European Cooperation > bertugas untuk mengurusi dan menangani Marshall Plan.

C. Fase Perang Dingin

- Sikap pro-aktif organisasi internasional

- Regulasi aturan hukum yang semakin kompleks

- Munculnya sengketa atau konflik baru

- Sinkronisasi hukum nasional dengan HEI melalui ratifikasi

- Terbentuknya WTO menggantikan GATT pada tahun 1995

 

Perkembangan Hubungan Ekonomi Internasional

A. Masa Proteksionisme

- Proteksi berbagai negara terhadap industri di dalam negerinya menjadikan hal tersebut sebuah hambatan perdagangan bagi dunia internasional.

- Mekanisme berupa tarif maupun non-tarif

- Dengan proteksionisme yang mengkibatkan perkembangan perdagangan internasional menjadi stagnan, maka mulai dipikirkan untuk mengubah sistem perdagangan internasional yang mengarah pada liberalisasi ekonomi internasional

 

B. Masa Liberalisasi

- Pengalaman perang dunia I dan II yang menghancurkan perekonomian dunia menimbulkan berbagai tuntutan untuk merubah hubungan ekonomi internasional.

- Lahirlah hukum ekonomi internasional sebagai instrumen dalam menata sistem liberalisasi ekonomi internasional dengan pembentukan organisasi internasional dan perjanjian multilateral

- Dimulai dengan konvensi Bretton Woods pada tahun 1944 yang menghasilkan :

1.  International Monetary Fund

2. World Bank

 

C. Masa GATT

- Merupakan perjanjian umum tentang tarif dan perdagangan.

- ITO (International Trade Organization)

 

Pengertian Hukum Ekonomi Internasional

- Ilmu yang mempelajari alokasi sumber daya yang langka guna memenuhi kebutuhan manusia, problematika ekonomi dipelajari dalam ruang lingkup internasional, artinya masalah alokasi dianalisis dalam hubungan antar pelaku ekonomi satu negara dengan negara lain.

- Louis Henkin,” Segala hukum internasional dan perjanjian internasional tentang transaksi ekonomi yang telah melewati batas wilayah negara atau memiliki implikasi terhadap lebih dari satu negara, seperti kegiatan-kegiatan yang meliputi perdagangan barang, dana, orang, teknologi, atau pesawat terbang, maupun hal-hal yang tidak berwujud.”

- J.H Jackson,” Hukum yang memiliki subyek hukum yang mengandung elemen internasional dan ekonomi dalam suatu hubungan integral dan tidak memerlukan pembatasan yang jelas antara hukum ekonomi internasional dan hukum internasional publik.”

- Secara sederhana dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur kegiatan dan fenomena ekonomi di dunia internasional.

Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Internasional

1. HEI Privat (menekankan pada kontrak)

- Para pihaknya adalah persoon (natuur persoon dan recht persoon) yang berasal dari dua atau lebih negara atau lokasi bisnis yang berbeda, yang melakukan kegiatan ekonomi (loan, trade, investment, sales contract)

- Sumber hukum:

a.) Kontrak yang dibuat para pihak

b.) Hukum perdata nasional masing-masing pihak

c.) Hukum perdata internasional

2. HEI Publik (menekankan pada kebijakan negara atau organisasi ekonomi internasional)

- Para pihak :

a.) Negara (State)

b.) Organisasi internasional (WTO, IMF, World Bank, ADB dsb.)

c.) Persoon (natuur dan recht persoon – perusahaan internasional dan NGO) yang terkena dampak dari kebijakan yang dibuat oleh negara dan organisasi ekonomi internasional.

- Sumber hukum :

a.) Konvensi / kesepakatan internasional di bidang ekonomi, baik bilateral maupun mulilateral

b.) Hukum kebiasaan internasional

c.) Prinsip atau asas-asas umum yang diakui oleh negara-negara

d.) Kontrak yang dibuat antara organisasi ekonomi internasional dengan negara atau organisasi ekonomi internasional dengan recht persoon

e.) Yurisprudensi dan doktrin

f.) Resolusi

g.) Keputusan-keputusan

h.) Pedoman Perilaku

Tujuan dan Peran Hukum Ekonomi Internasional

- Tujuan HEI :

1.) Tujuan ekonomis, mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia

2.) Mengembangkan proses pembangunan negara berkembang

3.) Mengharmoniskan nilai-nilai dalam mewujudkan tujuan ekonomi internasional

- Peran HEI :

1.) Membatasi atau mengatur tindakan-tindakan negara agar tidak merugikan kepentingan negara atau warga negara lain.

2.) Mewujudkan ketertiban dalam hubungan ekonomi internasional antar pelaku.

3.) Menciptakan kepastian hukum dalam hubungan ekonomi internasional

4.) Melindungi para pihak terutama pihak yang lemah

5.) Mengubah perilaku negara, melalui prinsip, dan kaidah hukum ekonomi internasional

Subyek Hukum Ekonomi Internasional

1. Negara

2.Organisasi Ekonomi Internasional

3.Perusahaan Mulit-Nasional

4.Individu

5.Non Goverment Organization

Sumber Hukum dari Hukum Ekonomi Internasional

1. Perjanjian Internasional

- Fungsi :

a.) Membentuk ketentuan HEI yang belum pernah ada

b.) Merumuskan kembali ketentuan HEI yang sudah ada dan biasanya dalam bentuk hukum kebiasaan internasional / menguatkan daya ikat.

c.) Merubah ketentuan HEI yang lama, mengikuti perkembangan HEI.

 

2. Hukum kebiasaan internasional

- Lahir karena dua faktor, yaitu :

a.) Adanya suatu tindakan yang berulang-ulang dan terus menerus

b.) Masyarakat internasional memandang tindakan tersebut sebagai sesuatu yang mengikat

- Fungsi utamanya adalah untuk merumuskan atau menampung kebutuhan-kebutuhan masyarakat internasional yang belum dituangkan dalam bentuk kesepakatan atau perjanjian.

- Contoh : Pacta Sunt Servanda, Freedom of the High Seas, Reciprocityi

 

3. Prinsip-prinsip hukum umum

- Fungsi :

a.) Sebagai dasar pembentukan norma hukum

b.) Sebagai pedoman pelaksana norma-norma hukum

c.) Melengkapi norma hukum yang sudah ada

- Contoh : Good Faith (Itikad baik dalam perundingan dan melaksanakan perjanjian), prinsip tanggung jawab negara (manakala suatu negara melakukan tindakan-tindakan yang merugikan negara lain, maka negara tersebut bertanggung jawaban atas tindakan dan akibatnya), dll.

4.Yurisprudensi dan doktrin

5. Resolusi

6. Keputusan-keputusan

7. Pedoman perilaku

Perangkat aturan yang mengatur hubungan bisnis internasional yang disusun oleh negara, organisasi antar pemerintah juga oleh perusahaan swasta serta organisasi internasional.

Prinsip Hukum Ekonomi Internasional

1. Minimum Standards

- Kewajiban negara untuk sedikitnya memberikan jaminan perlindungan kepada pedagang atau pengusaha asing atau harta miliknya

2. Reciprocity / Identical Treatment

- Perlakuan timbal balik (negara A mengenakan pajak kepada negara B sebesar 5%, begitu juga sebaliknya)

3. Prinsip Non-Diskriminasi

A. National Treatment

- Produk dan investor asing (legal) harus diperlakukan sama dengan produk dan investor nasional.

B. Most Favoured Nation (MFN)

- Semua / sesama negara anggota suatu perjanjian internasional haruslah diperlakukan sama oleh anggota yang lain, tidak boleh ada diskriminasi.

4. Kewajiban menahan diri untuk tidak merugikan negara lain

- Peraturan ini mensyaratkan kepada negera anggota GATT, suatu kewajiban untuk menahan diri dan tidak memberikan subsidi-subsidi tertentu pada tahap awal produksi bagi produknya.

- Contoh : Dumping, proteksionisme, dll.

5. Klausul penyelamat

- Tindakan penangguhan pelaksaan kewajiban internasional untuk menyelamatkan ekonomi / industri di dalam negerinya.

- Hanya boleh dilakukan, dengan syarat :

a.) Hanya bersifat temporer

b.) Negara yang bersangkutan harus memberikan notifikasi kepada organisasi ekonomi internasional

c.) Harus bersedia dimonitor organisasi ekonomi tersebut untuk melihat kapan berakhirnya safeguard.

 

7. Prefensi negara sedang berkembang

- Mensyaratkan perlunya suatu kelonggaran atas aturan-aturan hukum tertentu bagi negara berkembang (khususnya ketika berhubungan dengan negara-negara maju)

- Contoh : Pengurangan bea masuk terhadap produk-produk negara berkembang di negara maju.

 

8. Penyelesaian sengketa secara damai

9. Kedaulatan negara atas kekayaan alam, kemakmuran dan kehidupan ekonominya

10. Kerja sama internasional

- Tanggung jawab kolektif dan solidaritas untuk pembangunan dan kesejahteraan bagi semua negara

11. Transparansi

- Setiap kebijakan ekonomi yang diambil oleh negara anggota organisasi ekonomi internasional harus bisa diketahui secara transparan anggota-anggota lainnya.

- Setiak kebijakan ekonomi tersebut harus diinformasikan terhadap organisasi ekonomi internasional untuk diregistrasikan, sehingga tidak dapat berubah seenaknya.

- Perubahan kebijakan ekonomi negara anggota harus dapat diketahui dan dapat dimonitor organisasi ekonomi internasional.

 

Sumber :

Hanif Nur Widhayanti. Slide Hukum Ekonomi Internasional.

Ikaningtyas. Slide Hukum Ekonomi Internasional.

 
Leave a comment

Posted by on October 24, 2012 in Hukum (Law)

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Catatan Hukum Perikatan I

Definisi Perikatan

Dalam Bahasa Belanda disebut juga verbintenis.

Pitlo,”Pengertian perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak lain berkewajiban (debitur) atas suatu prestasi.”

Hoffman,”Suatu hubungan hukum antara sejumlah terbatas subyek-subyek hukum sehubungan dengan itu seorang atau beberapa orang daripadanya (debitur atau pada debitur) mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak yang lain, yang berhak atas sikap demikian itu.”

Subekti,”Perikatan adalah hubungan yang terjadi diantara dua orang atau lebih, yang terletak
dalam harta kekayaan, dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang
lainnya wajib memenuhi prestasi itu.”

Dari pengertian-pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat unsur-unsur perikatan, yaitu:

1. Hubungan hukum

- Hubungan yang di dalamnya melekat hak pada salah satu pihak dan melekat kewajiban pada pihak lainnya.

- Hubungan tersebut diatur dan diakui oleh hukum sehingga dapat menimbulkan akibat hukum.

 

2. Kekayaan

Pasal 1131 BW,”Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”

Pada debitur terdapat dua unsur, yaitu:

a. Schuld (Kewajiban debitur untuk membayar utang)

b. Haftung (Debitur wajib membiarkan hartanya diambil kreditur sebanyak utang debitur)

 

3. Pihak-pihak

- Harus terjadi antara dua orang atau lebih.

- Para pihak :

a. Kreditur (pihak yang berhak atas prestasi atau pihak yang berpiutang)

b. Debitur (pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi atau pihak yang berutang)

 

4. Prestasi

Pasal 1234,” Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.”

Berdasarkan pasal di atas, maka terdapat 3 unsur penting, yaitu:

a. Memberikan sesuatu

Menyerahkan suatu barang atau berkewajiban memberikan kenikmatan atas suatu barang.

Contoh :

- Penjual berkewajiban menyerahkan barangnya  kepada pembelinya setelah terjadi kesepakatan.

- Orang yang menyewakan berkewajiban memberikan kenikmatan atas barang yang disewakannya.

b. Berbuat sesuatu

Setiap prestasi untuk melakukan sesuatu yang bukan berupa memberikan sesuatu.

Contoh :

- Membangun rumah

- Jasa kurir atau ekspedisi

c. Tidak berbuat sesuatu

Prestasi untuk tidak melakukan perbuatan tertentu yang telah dijanjikan.

Contoh :

- Tidak membuat kebisingan di tempat tertentu.

- Tidak menjalankan usaha tertentu di daerah tertentu.

Syarat-syarat obyek perikatan

1. Obyek harus tertentu

Harus sudah tertentu atau dapat ditentukan. Jika prestasi tersebut tidak tertentu atau tidak dapat ditentukan, mengakibatkan perikatan tersebut batal demi hukum.

Contoh : Tidak ditentukan barang yang diperjualbelikan dan harganya berapa.

2. Obyek harus diperbolehkan

Harus diperbolehkan (halal), artinya tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Jika prestasi tidak halal, maka perikatan batal.

Contoh : Perikatan dalam hal penjualan narkoba.

3. Obyek dapat dinilai dengan uang

Berdasarkan uraian-uraian di atas bahwa perikatan terletak pada harta kekayaan, maka obyek prestasi juga harus dapat dinilai dengan uang.

Contoh : Perikatan memberikan kebahagiaan.

4. Obyek harus mungkin

- Prestasi itu dapat dipenuhi oleh debitur secara wajar dengan segala usahanya.

- Terdapat dua macam ketidakmungkinan, yaitu:

a. Ketidakmungkinan obyektif

Tidak dapat dilaksanakan siapapun

Contoh : Prestasinya berupa menempuh jarak Jakarta-Malang dalam waktu 5 jam

b. Ketidakmungkinan subyektif

Hanya debitur yang bersangkutan saja yang tidak dapat melaksanakan prestasinya.

Contoh : Prestasi berupa menyanyi terhadap orang yang bisu.

 

Wanprestasi

Para debitur memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi dan jika tidak melaksanakan prestasi tersebut bukan karena keadaan terpaksa, maka debitur dianggap melakukan ingkar janji / wanprestasi.

Ada 3 bentuk wanprestasi, yaitu:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali

2. Terlambat memenuhi prestasi

3. Memenuhi prestasi secara tidak baik (keliru dalam memenuhi prestasi)

Akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi:

1. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (pasal 1243 BW)

2. Apabila perikatan itu timbal balik, kreditur dapat menuntut pemutusan/pembatalan melalui hakim (pasal 1266 BW)

3. Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (pasal 1237 BW)

Dalam hal debitur melakukan wanprestasi, maka kreditur dapat menuntut salah satu dari lima kemungkinan sebagai berikut:

1. Dapat menuntut pembatalan/pemutusan perjanjian.

2. Dapat menuntut pemenuhan perjanjian.

3. Dapat menuntut penggantian kerugian.

4. Dapat menuntut pembatalan dan penggantian kerugian.

5. Dapat menuntut pemenuhan dan penggantian kerugian.

 

Asas-Asas Hukum Perikatan

1. Asas kebebasan berkontrak (Pacta Sunt Servanda)

Segala suatu perjanjian yang dibuat sah dan menjadi undang-undang / mengikat bagi pihak yang membuatnya. Dalam membuat perjanjian, para pihak diperkenankan untuk menentukan ketentuan, bentuk, obyek, dan kausa perjanjian dengan batasan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

2. Asas kehendak bebas

Dalam pembuatan perjanjian, para pihak haruslah dalam keadaan bebas / tidak dalam tekanan sehingga tidak dapat membuat perjanjian sesuai dengan kehendak pribadinya.

3. Asas konsesualisme

Perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak. Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan sepakat antara para pihak, cakap untuk membuat perjanjian, mengenai suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.

Jenis-Jenis Perikatan

A. Perikatan menurut prestasinya

1. Perikatan positif dan negatif

- Perikatan positif : Prestasinya berupa sesuatu yang nyata (memberi atau berbuat sesuatu)

- Perikatan negatif : Prestasinya berupa tidak berbuat sesuatu

 

2. Perikatan sepintas lalu dan berkelanjutan

- Perikatan sepintas lalu : Pemenuhan prestasi cukup dengan satu perbuatan saja

Contoh :Menyerahkan barang yang dijual dan terjadi pembayaran

- Perikatan berkelanjutan : Prestasinya bersifat terus menerus dalam jangka waktu tertentu

Contoh : Perikatan yang timbul dari sewa menyewa atau persetujuan kerja.

 

3. Perikatan alternatif

Perikatan dimana debitur berkewajiban melaksanakan satu dari dua atau lebih prestasi yang dipilih.

 

4. Perikatan fakultatif

Suatu perikatan yang obyeknya hanya berupa satu prestasi, dimana debitur dapat menggantikan dengan prestasi yang lainnya.

 

5. Perikatan generik dan spesifik

- Perikatan generik : Obyeknya ditentukan menurut jenis dan jumlahnya.

- Perikatan spesifik : Obyeknya ditentukan secara terperinci

 

6. Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi

 

B. Perikatan menurut subyeknya

1. Perikatan tanggung renteng

- Aktif : Setiap kreditur dari dua atau lebih kreditur-kreditur dapat menuntut keseluruhan prestasi dari debitur dengan pengertian pemenuhan terhadap seorang kreditur membebaskan debitur dari kreditur-kreditur lainnya. (1 debitur, banyak kreditur)

- Pasif : Setiap debitur dari dua atau lebih debitur-debitur berkewajiban terhadap kreditur atas keseluruhan prestasi. Dengan dipenuhinya prestasi oleh salah seorang debitur terhadap kreditur, membebaskan debitur-debitur lainnya. (1 kreditur, banyak debitur)

2. Perikatan pokok

3. Perikatan tambahan

C. Perikatan menurut mulai dan berakhirnya perikatan

1. Perikatan bersyarat

- Perikatan yang pemenuhan prestasinya digantungkan pada syarat tertentu.

- Terdapat dua macam syarat, yaitu:

a. Syarat yang menangguhkan

Apabila syarat terpenuhi, maka perikatannya menjadi berlaku

Contoh : A akan menjual rumahnya kepada B, apabila A dimutasi ke Malang oleh perusahaannya. Kepastiannya bergantung kepada mutasi yang diberikan oleh perusahaannya (belum pasti).

b. Syarat yang memutuskan / membatalkan

Apabila syarat terpenuhi, maka perikatannya menjadi putus / batal

Contoh : A akan menyewakan mobilnya kepada B asal tidak digunakan sebagai angkutan barang. Jika B menggunakannya sebagai angkutan barang, maka syarat itu telah terpenuhi dan perikatan tersebut menjadi putus / batal.

 

2. Perikatan dengan ketentuan waktu

- Perikatan yang pemenuhan prestasinya dikaitkan pada waktu tertentu atau dengan peristiwa tertentu yang akan terjadi.

- Terdapat 2 macam ketetapan waktu, yaitu:

a. Ketetapan waktu yang menangguhkan

Tidak menangguhkan perikatannya tetapi menangguhkan pelaksanaannya.

b. Ketetapan waktu yang memutuskan / membatalkan

Contoh : Perjanjian kerja buruh untuk waktu satu tahun atau hingga si buruh meninggal dunia.

 

Isi Perjanjian

1. Esensalia

- Isi perjanjian yang menyangkut masalah pokok yang harus ada atau dicantumkan dalam kontrak.

- Contoh : Dalam perjanjian jual beli, esensalia-nya adalah adanya kesepakatan barang dan harga bagi para pihak. Dalam sewa menyewa, esensalia-nya adalah obyek sewa, harga sewa, dan jangka waktu sewa.

- Apabila dalam suatu kontrak tidak mencantumkan esensalia-nya, maka kontrak tersebut adalah batal demi hukum karena tidak memenuhi keabsahan perjanjian.

2. Naturalia

- Isi perjanjian yang menyangkut hal-hal yang telah diatur dalam undang-undang.

- Contoh : Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dsb.

3. Aksidentalia

- Isi perjanjian yang menyangkut hal-hal yang disepakati secara khusus oleh para pihak.

- Contoh : Dalam perjanjian jual beli, penjual diwajibkan menyerahkan barang kepada pembeli, tetapi mereka dapat saja menyepakati bahwa pembeli mengambil sendiri barang di tempat penjual.

- Bersifat lex specialis, sedangkan naturalia adalah lex generalis yang dapat dikesampingkan oleh para pihak.

 

Berakhirnya suatu kontrak

Pasal 1381 BW menyatakan bahwa perikatan hapus karena :

1. Pembayaran

2. Penawaran pembayaran secara tunai diikuti penyimpanan atau penitipan

3. Pembaruan hutang

4. Perjumpaan hutang atau kompensasi

5. Percampuran hutang

6. Pembebasan hutang

7. Musnahnya barang yang terhutang

8. Batal atau pembatalan

9. Karena berlakuknya syarat batal

10. Karena lewatnya waktu (daluarsa)

 

Sumber :

Mas Anienda Tien.Slide Hukum Perikatan.

Sentot. Slide Pengantar Hukum Perikatan yang Bersumber Perjanjian.

Rahmattulah R.Z. Hukum Perikatan.http://www.scribd.com/doc/16733475/Hukum-Perikatan. Diakses pada tanggal 22 Oktober 2012.

 
Leave a comment

Posted by on October 22, 2012 in Hukum (Law)

 

Tags: , , , , , , , , , , ,

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 175 other followers