RSS

Tag Archives: pra-penuntutan

Hal-Hal Baru dalam KUHAP

 

Pra-Peradilan

> Merupakan wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang : (Pasal 1 butir 10 Juncto Pasal 77 KUHAP)

o) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan

o) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan

> Merupakan lembaga kontrol yang disediakan jika terjadi kesewenangan dalam proses pemeriksaan, penangkapan, dan penuntutan.

> Orang yang berhak mengajukan pra-peradilan :

1. Tersangka atau keluarga/pihak lain atas kuasa tersangka berkaitan dengan sah atau tidaknya penangkapan/penahan. (Pasal 79 KUHAP)

2. Penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan (korban) berkaitan dengan sah atau tidaknya penghentian penyidikan/penuntutan. (Pasal 80 KUHAP)

3. Tersangka/pihak ketiga yang berkepentingan (korban) untuk permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi (Pasal 81 KUHAP)

> Acara pemeriksaan pra-peradilan :

o) 3 hari sejak diterimanya permintaan, hakim segera menetapkan hari sidang

o) Max. 7 hari hakim sudah menjatuhkan putusan

Pra-Penuntutan

> Pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik karena penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata kurang lengkap, disertai petunjuk untuk melengkapinya.

> Terdapat 2 tahap, yaitu :

1. Penyerahan berkas perkara

2. Penyerahan tanggung jawab yuridis tersangka dan barang bukti

> Ketentuan bolak-balik berkas perkara :

o) Tidak boleh dari 7 hari, jika lebih dari 7 hari tidak ada jawaban berarti diterima oleh penuntut umum dan berlanjut ke tahap 2.

o) Jika kembali kurang dari 7 hari, penyidik wajib memperbaiki, maks. 14 hari.

o) Setelah selesai memperbaiki, diserahkan kembali ke penuntut umum dan memilik waktu maks. 14 hari untuk memeriksanya.

o) Lebih dari 14 hari tidak ada jawaban, dianggap diterima oleh penuntut umum dan berlanjut ke tahap 2.

o) Dalam hal penuntut umum telah memberikan jawaban selesai sebelum waktu 7 hari maupun 14 hari, maka berlanjut ke tahap 2

Peninjauan Kembali

> Merupakan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) di semua tingkat pengadilan

> Alasan diajukannya peninjauan kembali : (Pasal 263 ayat 2 KUHAP)

o) Apabila terdapat keadaan baru yang diduga kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang berlangsung hasilnya berupa putusan bebas/lepas dari segala tuntutan hukum/ tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima/ terhadap perkara tersebut ditetapkan ketentuan pidana yang lebih ringan. (novum)

o) Apabila dalam berbagai keputusan terdapat pernyataan bahwa suatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar atau atas putusan dinyatakan telah terbukti itu ternyata bertentangan satu dengan yang lain.

o) Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata.

o) Atas dasar sama yang disebutkan pada pasal 263 ayat 2 KUHAP, apabila dalam putusan suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti, akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan (Pasal 263 ayat 3 KUHAP)

> Peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali permohonan, namun tidak menangguhkan atau menghentikan eksekusi serta tidak dibatasi jangka waktu (Pasal 264 ayat 3)

Hawasmat (Hakin Pengawas Pengamat)

> Fungsi : Mengawasi jalannya eksekusi/pelaksanaan putusan hakim

> Tujuan :

o) Mengawasi apakah eksekusi berjalan semestinya.

o) Penelitian bagi perkembangan hukum yang akan datang.

> Hakim merupakan pilihan ketua pengadilan dan bertugas selama 2 tahun, dalam hal pelaksanaan mengawasi dan mengamatinya, hawasmat dapat meminta bantuan ketua lembaga pemasyarakatan yang berkaitan untuk memberikan laporan secara berkala.

Ganti Kerugian & Rehabilitasi

> Ganti Kerugian

o) Tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili/dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan (Pasal 95 ayat 1)

> Rehabilitasi

o) Hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya (Pasal 1 butir 23 juncto Pasal 97 ayat 1 KUHAP)

Hak Tersangka/Terdakwa (Pasal 50-68 KUHAP)

1. Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan, dan diadili (pasal 50)

2. Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan (pasal 51)

3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim (pasal 52)

4. Hak untuk mendapat juru bahasa (pasal 53 ayat 1)

5. Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (pasal 54), memilih sendiri penasehat hukum (pasal 55), mendapat bantuan hukum cuma-cuma (pasal 56)

6. Hak bagi terdakwa berkebangsaan asing menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (pasal 57 ayat 2)

7. Hak untuk menghubungi dokter pribadi (pasal 58)

8. Hak untuk dikunjungi sanak keluarga (pasal 61)

9. Hak untuk berkirim dan menerima surat menyurat (pasal 62)

10. Hak untuk menerima kunjungan rohaniawan (pasal 63)

11. Hak untuk mengajukan saksi a de charge dan ahli (pasal 65)

12. Hak untuk menuntut ganti kerugian (pasal 68)

Bantuan Hukum

> Penasehat hukum berhak menghubungi tersangka sejak ditangkap/ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam UU ini. (pasal 69 KUHAP)

> Penasehat hukum berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaannya. (Pasal 70 KUHAP)

> Penasehat hukum dalam berhubungan dengan tersangka diawasi oleh penyidik, penuntut umum, atau petugas lembaga pemasyarakatan tanpa mendengar isi pembicaraan. (Pasal 73 KUHAP)

Koneksitas

> Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk di lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer. (Pasal 89 ayat 1)

> Tahap penyidikan terdiri dari :

1. Penyidik (sesuai Pasal 6 KUHAP)

2. Polisi Militer ABRI

3. Oditur Militer/Oditur Militer Tinggi (Pasal 89 ayat 2)

> Penelitian oleh Oditur Militer dan Kejaksaan Agung (pasal 90 ayat 1) melihat dan menentukan pihak mana yang menanggung kerugian terbesar akibat dari tindak pidana yang terjadi (pasal 91)

Pembatasan Waktu Penahanan

> Penyidikan (Pasal 24 KUHAP)

I.  20 hari

II. 40 hari

= 60 hari

( oleh penuntut umum)

> Penuntutan (Pasal 25 KUHAP)

I.  20 hari (oleh penuntut umum)

II. 30 hari (oleh Ketua Pengadilan Negeri)

=  50 hari

> Pemeriksaan di pengadilan (Pasal 26 KUHAP)

I.  30 hari (oleh hakim pengadilan yang mengadili)

II. 60 hari (oleh Ketua Pengadilan Negeri)

= 90 hari

> Pengadilan Tinggi

I.  30 hari (oleh Hakim pengadilan tinggi yang mengadili)

II. 60 hari (oleh Ketua Pengadilan Tinggi)

=  90 hari

> Mahkamah Agung

I.  50 hari (oleh Hakim Mahkamah Agung)

II. 60 hari (oleh Ketua Mahkamah Agung)

=  110 hari

> Perkecualian jangka waktu penahanan (pasal 29)

1. Tersangka/terdakwa mengalami gangguan fisik/mental dengan surat keterangan dokter.

2. Tindak Pidana diancam 9 tahun lebih

Sumber :

Republik Indonesia.1981.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.Sekretariat Negara. Jakarta

Dimas Ardi.______.Lembaga/Pranata Baru dalam KUHAP.Universitas Brawijaya.Malang

Dimas Ardi.______.Pemberkasan dan Penyerahan Berkas Perkara.Universitas Brawijaya.Malang

 
Leave a comment

Posted by on June 17, 2012 in Hukum (Law)

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Catatan Hukum Acara Pidana

I. PENGERTIAN HUKUM ACARA PIDANA


Prof. Wiryono Prodjodikoro, S.H.

Rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yakni kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.

Prof. Simon

Aturan hukum yang mengatur bagaimana negara dengan alat perlengkapannya, mempergunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan putusan.

II. TUJUAN HUKUM ACARA PIDANA

Mencari dan mendapatkan kebenaran material atau setidaknya mendekati, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana.

III. ASAS-ASAS HUKUM ACARA PIDANA

1. Equality Before the Law

Perlakuan yang sama atas setiap diri orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan. (Penjelasan umum angka 3 huruf A KUHAP)

2. Peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan

Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan. (Penjelasan umum Angka 3 Huruf E)

3. Presumption of Innocence

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. (Penjelasan umum angka 3 huruf C)

4. Opportunitas

Monopoli penuntut umum, tidak wajib menuntut seseorang jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum. (Pasal 36 C UU 4/2004)

5. Peradilan Terbuka untuk Umum

o)Untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak (Pasal 153 ayat 3 KUHAP)

o)Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP)

6. Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak

7. Akusatoir (Tersangka Menjadi Subyek Pemeriksaan, Bukan Obyek)

Supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya, maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa. (Penjelasan Pasal 52 KUHAP)

8. Pemeriksaan dengan Hadirnya Terdakwa

Jika terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi. (Pasal 154 ayat 4 KUHAP)

9. Hak Mendapat Bantuan Hukum

Guna kepentingan pembelaan, tersangka, atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. (Pasal 54 KUHAP)

10. Hak Mendapat Kompensasi dan Rehabilitasi

Tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikarenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. (Pasal 95 KUHAP)

IV. PENYELIDIKAN

Sumber-Sumber Tindakan

1. Laporan

Pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. (Pasal 1 angka 24 KUHAP)

2. Pengaduan

Pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. (Pasal 1 angka 25 KUHAP)

3. Tertangkap Tangan

Tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. (Pasal 1 angka 19 KUHAP)

Perbedaan Antara Laporan & Pengaduan

o) Isi

Laporan > Pemberitahuan tentang setelah, sedang akan terjadi peristiwa pidana

Pengaduan > Pemberitahuan disertai permintaan orang yang melakukan tindak pidana aduan diambil tindakan menurut hukum.

o) Jenis

Laporan > Semua tindak pidana

Pengaduan > Tindak pidana aduan

o) Waktu

Laporan > Setiap waktu

Pengaduan > Maksimal 6 bulan apabila di dalam negeri dan 9 bulan apabila di luar negeri setelah kejahatan diketahui oleh yang berhak mengadu.(Pasal 74 KUHP)

o) Yang Berhak

Laporan > Setiap orang

Pengaduan > Orang-orang tertentu

o) Proses Tindakan

Laporan > Tidak dapat dicabut

Pengaduan > Dapat dicabut kembali maksimal 3 bulan setelah pengaduan (Pasal 75 KUHP)

Pengertian Penyelidikan

Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 5 KUHAP)

Penyelidik

Setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia

Kewenangan Penyelidik

1. Karena Kewajibannya

> Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.

> Mencari keterangan dan barang bukti

> Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri

> Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

2. Karena Perintah Penyidik

> Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penahanan

> Pemeriksaan dan penyitaan surat

> Mengambil sidik jari dan memotret seseorang

> Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik

V. PENYIDIKAN

Pengertian Penyidikan

Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidik

a) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia {minimal berpangkat Ajun Inspektur Polisi Dua(AIPDA)}

b) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu (minimal berpangkat Pengatur Muda tingkat I Gol. IIB)

Wewenang Penyidik

A) POLRI

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana

2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian

3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka

4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledehan, dan penyitaan

5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat

6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang

7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi

8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka

9. Mengadakan penghentian penyidikan

10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

B) PNS

Terbatas pada UU yang menjadi dasar hukum masing-masing, serta kordinasi dengan penyidik dari polisi.

VI. PENANGKAPAN

Pengertian Penangkapan

Suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 1 angka 20 KUHAP)

Jangka waktu paling lama 1 hari (Pasal 19 KUHAP)

Yang Berwenang Melakukan Penangkapan

o) Penyidik/Penyidik pembantu

o) Penyelidik atas perintah Penyidik/Penyidik Pembantu

Harus disertai alasan penangkapan. (Pasal 17 KUHP)

Secara umum, dapat berupa laporan + 1 alat bukti.

Surat Penangkapan

o) Nama, umur, dan tempat tinggal

o) Menjelaskan secara singkat alasan penangkapan

o) Menjelaskan secara singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan

o) Menyebut dengan terang tempat dimana pemeriksaan dilakukan

VII. PENAHANAN

Pengertian Penahanan

Penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 1 angka 21 KUHAP)

Alasan Penahanan

o) Subyektif : Diduga keras akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan bukti, atau akan mengulangi tindak pidana lagi. (Pasal 21 ayat 1 KUHAP)

o) Obyektif : Tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara min. 5 tahun ( Pasal 21 ayat 4 butir a), serta tindak pidana limitatif (disebutkan di pasal 21 ayat 4 butir b)

Jenis Penahanan

1. Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

o) Penahanan dilaksanakan di rutan, apabila belum ada, dapat dilaksanakan di :

a. Kantor Kepolisian

b. Kantor Kejaksaan Negeri

c. Lembaga Pemasyaratan,dll.

o) Pengurangan masa penahanan utuh.

2. Rumah

o) Penahanan dilaksanakan di rumah tersangka/terdakwa dengan pengawasan.

o) Pengurangan lama pidana, 1/3 masa penahanan.

3. Kota

o) Penahasan dilaksanakan di kota kediaman tersangka/terdakwa.

o) Wajib lapor pada waktu yang ditentukan

o) Tidak boleh ke luar kota tanpa seizin pihak yang melakukan penahanan.

o) Pengurangan lama pidana, 1/5 masa penahanan.

VIII. PENYERAHAN BERKAS PERKARA


Terdapat 2 tahap :

1. Menyerahkan berkas perkara

o) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

o) Dalam waktu 7 hari, apabila tidak dikembalikan oleh penuntut umum, maka dianggap telah diterima dan berlanjut ke tahap 2

o) Apabila sebelum 7 hari telah dinyatakan lengkap oleh penuntut umum, maka berlanjut ke tahap 2

o) Apabila dikembalikan beserta petunjuk untuk melengkapinya, penyidik berkewajiban untuk memperbaiki berkas perkara tersebut dengan batas waktu 14 hari untuk diserahkan lagi kepada penuntut umum

o) Penuntut umum memiliki waktu 14 hari untuk memeriksa, apabila telah lewat 14 hari dan berkas perkara tidak dikembalikan, maka berlanjut ke tahap 2.

o) Apabila sebelum 14 hari telah dinyatakan lengkap oleh penuntut umum, maka berlanjut ke tahap 2.

2. Menyerahkan tanggung jawab yuridis tersangka dan barang bukti (Pemeriksaan penyidikan dianggap selesai)

Pengertian Pra-Penuntutan

Pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik karena penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut kurang lengkap disertai petunjuk untuk melengkapinya. (Proses bolak-baliknya berkas perkara)

Alasan Penghentian Penyidikan

Pasal 109 ayat 2 KUHAP :

o) Tidak diperoleh bukti yang cukup

o) Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana

o) Penghentian penyidikan demi hukum :

a. Nebis in Idem (Pasal 76 KUHP)

b. Tersangka meninggal dunia (Pasal 77 KUHP)

c. Kadaluarsa (Pasal 78 KUHP)

Pra-Peradilan

Wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang :

o) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan.

o) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidanya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Pihak yang dapat mengajukan pra-peradilan :

1. Tersangka atau keluarga atau pihak lain atas kuasa tersangka berkaitan dengan sah tidaknya penangkapan/penahanan. ( Pasal 79 KUHAP)

2. Penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan (korban) berkaitan dengan sah tidaknya penghentian penyidikan/penuntutan. ( Pasal 80 KUHAP )

3. Tersangka/pihak ketiga yang berkepentingan (korban) untuk permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi ( Pasal 81 KUHAP)

Acara pemeriksaan pra-peradilan : ( Pasal 82 KUHAP )

1. 3 hari sejak diterima permintaan, hakim segera menetapkan waktu sidang.

2. Selambat-lambatnya 7 hari hakim sudah menjatuhkan putusan.

IX. PENUNTUTAN

Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di dalam sidang.

Pengertian surat dakwaan dapat dilihat lebih jelasnya di blog ini juga:

Surat Dakwaan (Klik untuk melihat)


X. PEMERIKSAAN DI PENGADILAN

Kompetensi Pengadilan Negeri :

1. Kompetensi Absolut

2. Kompetensi Relatif :

o) Didasarkan pada Locus Delictie (tempat terjadinya tindak pidana)

o) Dimungkinkan adanya pengadilan negeri yang berdaerah hukum di tempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat penahanan atau ketemunya terdakwa, apabila kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat pengadilan negeri tersebut dibandingkan apabila dengan pengadilan negeri dengan daerah hukum tempat terjadinya tindak pidana.

o) Apabila seorang terdakwa melakukan tindak pidana di beberapa daerah hukum pengadilan negeri, dimungkinkan tiap pengadilan negeri tersebut berwenang mengadili perkara pidana tersebut dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut.

Macam-Macam Acara Pemeriksaan

1. Acara Pemeriksaan Cepat

o) Digunakan untuk tindak pidana ringan ( tindak pidana dengan ancaman pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda paling banyak Rp7.500,00 dan penghinaan ringan )

o) Digunakan untuk perkara pelanggaran lalu lintas

o) Tidak diwajibkan kehadiran terdakwa dan dapat menunjuk perwakilan melalui surat kuasa.

o) Dalam hal putusan diucapkan di luar hadirnya terdakwa, surat putusan harus segera disampaikan kepada terpidana.

o) Dalam hal putusan menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan tanpa kehadiran terdakwa, terdakwa dapat mengajukan perlawanan.

o) Tidak terdapat upaya hukum banding, kecuali putusan menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa

2. Acara Pemeriksaan Singkat

Segala tindak pidana yang tidak termasuk tpasal 205 KUHAP (tindak pidana ringan) dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana

3. Acara Pemeriksaan Biasa

o) Dalam hal pembuktian, hakim boleh menjatuhkan pidana dengan minimal 2 alat bukti yang sah dan oleh karenanya, hakim mendapatkan keyakinan bahwa suatu tindak pidana terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Alat bukti

1. Keterangan saksi

o) Keterangan saksilah haruslah yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri. Bukan berdasarkan orang lain dan juga bukan merupakan rekaan atau pendapat sendiri.

o) Keterangan seorang saksi tidaklah cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah, kecuali apabila keterangan saksi tersebut didukung alat bukti lainnya.

o) Keterangan saksi tidak disumpah bukan merupakan alat bukti sekalipun sesuai satu sama lain, kecuali keterangan tersebut sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah, maka dapat dijadikan alat bukti tambahan.

2. Keterangan ahli

3. Surat

o) Dibuat atas sumpah jabatan atau diperkuat dengan sumpah.

o) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.

o) Surat yang dibuat menurut peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.

o) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.

o) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4. Petunjuk

o) Perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

o) Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

5. Keterangan terdakwa

o) Keterangan yang dinyatakan terdakwa di dalam pengadilan mengenai apa yang dilihat,dirasakan, dan didengarnya sendiri.

o) Keterangan terdakwa di luar pengadilan dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

o) Apabila hakim memandang pemeriksaan sidang selesai, maka penuntut umum dipersilahkan untuk membacakan tuntutan yang kemudian dilanjutkan dengan pembelaan oleh penasehat hukum, dimana penuntut umum dipersilahkan kembali untuk mengajukan repliksebagai reaksi terhadap pembelaan dan duplikoleh penasehat hukum sebagai reaksi terhadap replik dan seterusnya. (rereplik, reduplik, rerereplik, rereduplik,dst. )

XI. PUTUSAN

o) Putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur undang-undang ini.

Hak Terdakwa Setelah Putusan Pemidanaan Dijatuhkan

1. Hak segera menerima atau menolak putusan

2. Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan ( 7 hari setelah putusan dijatuhkan)

3. Hak meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan

4. Hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang ini, dalam hal ia menolak putusan

5. Hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud di nomer 1 dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang ini..

Jenis-jenis Putusan

1. Putusan Pemidanaan

Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dengan menjatuhkan pidana.

2. Putusan Bebas / Vrijspraak

Pengadilan berpendapat bahwa kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

3. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

XII. UPAYA HUKUM

o) Hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Macam Upaya Hukum

1. Upaya Hukum Biasa

o) Banding :

o) Upaya hukum atas putusan pengadilan tingkat I ke pengadilan tinggi (tingkat II)

o) Permohonan banding disampaikan ke pengadilan tingkat I yang memutus perkara.

o) Max. 14 hari setelah pengajuan permohonan banding, panitera mengirimkan salinan putusan pengadilan negeri dan berkas perkara serta bukti kepada pengadilan tinggi

o) Pemohon banding berhak mengajukan memori banding dan pihak lawan berhak memberikan respon dengan kontra memori banding.

o) Putusan dapat berupa memperkuat, merubah, atau membatalkan putusan tingkat pertama.

o) Kasasi :

o) Upaya hukum atas putusan pengadilan tingkat II ke Mahkamah Agung

o) Permohonan kasasi disampaikan ke pengadilan tingkat I yang memutus perkara maksimal 14 hari setelah putusan pengadilan tingkat II.

o) Permohonan kasasi hanya dapat dilakukan satu kali dan dapat dicabut sepanjang MA belum mengeluarkan putusan.

o) Pemohon kasasi wajib membuat memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasinya dan maksimal 14 hari setelah pengajuan permohonan kasasi harus sudah menyerahkannya kepada panitera dan memberikan tembusannya kepada lawannya dimana ia berhak memberikan respon berupa kontra memori kasasi

o) Bukan lagi pemeriksaan Judex Factie.

2. Upaya Hukum Luar Biasa

o) Pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum ( merupakan hak jaksa agung )

o) Putusan kasasi demi hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan.

o) Peninjauan kembali

o) Dilakukan terhadap putusan pengadilan inkracht kecuali putusan bebas dan lepas terhadap segala tuntutan hukum.

o) Alasan pengajuan peninjauan kembali :

1. Terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana ringan.

2. Dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti ternyata bertentangan.

3. Putusan dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

o) Putusan MA dapat berupa :

1. Menolak permintaan peninjauan kembali

2. Putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum, atau menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan

o) Pidana yang dijatuhkan dalam permohonan peninjauan kembali tidak boleh melebihi putusan pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan semula.

XIII. HAL-HAL BARU DALAM KUHAP (Klik untuk melihat)

Sumber :

Republik Indonesia.1981.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981.Sekretariat Negara.Jakarta

Dimas Ardi.______.Slide Materi Hukum Acara Pidana.Universitas Brawijaya.Malang

Fachrizal Affandi.______.Slide Materi Hukum Acara Pidana.Universitas Brawijaya.Malang

 
Leave a comment

Posted by on June 15, 2012 in Hukum (Law)

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 176 other followers