RSS

Tag Archives: pra-penuntutan

Hal-Hal Baru dalam KUHAP

Pra-Peradilan

> Merupakan wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang : (Pasal 1 butir 10 Juncto Pasal 77 KUHAP)

o) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan

o) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan

> Merupakan lembaga kontrol yang disediakan jika terjadi kesewenangan dalam proses pemeriksaan, penangkapan, dan penuntutan.

> Orang yang berhak mengajukan pra-peradilan :

1. Tersangka atau keluarga/pihak lain atas kuasa tersangka berkaitan dengan sah atau tidaknya penangkapan/penahan. (Pasal 79 KUHAP)

2. Penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan (korban) berkaitan dengan sah atau tidaknya penghentian penyidikan/penuntutan. (Pasal 80 KUHAP)

3. Tersangka/pihak ketiga yang berkepentingan (korban) untuk permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi (Pasal 81 KUHAP)

> Acara pemeriksaan pra-peradilan :

o) 3 hari sejak diterimanya permintaan, hakim segera menetapkan hari sidang

o) Max. 7 hari hakim sudah menjatuhkan putusan

Pra-Penuntutan

> Pengembalian berkas perkara dari penuntut umum kepada penyidik karena penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata kurang lengkap, disertai petunjuk untuk melengkapinya.

> Terdapat 2 tahap, yaitu :

1. Penyerahan berkas perkara

2. Penyerahan tanggung jawab yuridis tersangka dan barang bukti

KLIK untuk baca lanjutannya..

 
Leave a comment

Posted by on June 17, 2012 in Hukum (Law)

 

Tags: , , , , , , , , , , , , ,

Catatan Hukum Acara Pidana

I. PENGERTIAN HUKUM ACARA PIDANA


Prof. Wiryono Prodjodikoro, S.H.

Rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yakni kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.

Prof. Simon

Aturan hukum yang mengatur bagaimana negara dengan alat perlengkapannya, mempergunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan putusan.

II. TUJUAN HUKUM ACARA PIDANA

Mencari dan mendapatkan kebenaran material atau setidaknya mendekati, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana.

III. ASAS-ASAS HUKUM ACARA PIDANA

1. Equality Before the Law

Perlakuan yang sama atas setiap diri orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan. (Penjelasan umum angka 3 huruf A KUHAP)

2. Peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan

Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan. (Penjelasan umum Angka 3 Huruf E)

3. Presumption of Innocence

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. (Penjelasan umum angka 3 huruf C)

4. Opportunitas

Monopoli penuntut umum, tidak wajib menuntut seseorang jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum. (Pasal 36 C UU 4/2004)

5. Peradilan Terbuka untuk Umum

o)Untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak (Pasal 153 ayat 3 KUHAP)

o)Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP)

6. Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak

7. Akusatoir (Tersangka Menjadi Subyek Pemeriksaan, Bukan Obyek)

Supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya, maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa. (Penjelasan Pasal 52 KUHAP)

8. Pemeriksaan dengan Hadirnya Terdakwa

Jika terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi. (Pasal 154 ayat 4 KUHAP)

9. Hak Mendapat Bantuan Hukum

Guna kepentingan pembelaan, tersangka, atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. (Pasal 54 KUHAP)

10. Hak Mendapat Kompensasi dan Rehabilitasi

Tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikarenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. (Pasal 95 KUHAP)

IV. PENYELIDIKAN

KLIK untuk baca lanjutannya..

 
Leave a comment

Posted by on June 15, 2012 in Hukum (Law)

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 176 other followers