RSS

Tag Archives: surat dakwaan

Praktek Peradilan Pidana : Surat Eksepsi

wpid-wp-1432224455061.jpeg

EKSEPSI

Terdakwa : SANDI AGUNG FIRMANSYAH Als. GAPLEK

Didakwa : Pasal 362 KUHP

            Majelis Hakim dan Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati serta hadirin yang terhormat.

            Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena senantiasa memberikan kita semua anugerah untuk tetap hadir di dalam proses persidangan yang mulia ini dalam rangka penegakkan hukum untuk meraih keadilan sejati.

            Selanjutnya kami juga sampaikan kepada Majelis Hakim yang terhormat yang telah memberikan waktu kepada kami selaku Penasehat Hukum guna mempelajari dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan menghasilkan surat eksepsi ini. Ucapan yang sama juga kami sampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum.

            Setelah kami Tim Penasehat Hukum mempelajari Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Oktober 2011 terhadap terdakwa yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam sidang tanggal 20 Oktober 2011 – seminggu yang lalu, maka pada sidang hari ini perkenankanlah kami Tim Penasehat Hukum mengajukan dan membacakan surat eksepsi yang selengkapnya adalah sebagai berikut.

I. KEBERATAN PERTAMA

Majelis Hakim yang mulia,

Saudara Jaksa Penuntut Umum yang terhormat,

Hadiran yang kami hormati,

KLIK untuk baca lanjutannya..

 
Leave a comment

Posted by on January 31, 2013 in Hukum (Law)

 

Tags: , , , , , ,

Contoh Surat Dakwaan

wpid-wp-1432224455061.jpeg

Gambar diunduh dari : http://www.familylawva.com

Sebelumnya, penulis telah memberikan uraian secara lengkap mengenai pengertian, syarat formal dan material,macam-macam, serta perbedaan Surat Dakwaan. (KLIK untuk mengetahui uraian mengenai Surat Dakwaan)

Setelah mengetahui apa itu surat dakwaan, maka di sini penulis akan memperlihatkan contoh atau format surat dakwaan. Di sini penulis memperlihatkan surat dakwaan dengan bentuk primair subsidar. Untuk variasi surat dakwaan dengan bentuk yang lain bisa disesuaikan seperti penjelasan penulis pada posting surat dakwaan sebelumnya (bisa diklik pada link “KLIK” berwarna merah di atas)

KEJAKSAAN NEGERI BATU

“UNTUK KEADILAN”

SURAT DAKWAAN

No.Reg : PDM-50/BATU/Ep.1/10/2011

A. IDENTITAS TERSANGKA

1. Nama lengkap                  : Sandi Agung Firmansyah

2. Tempat lahir                     : Malang

3. Tanggal lahir/umur            : 10 Oktober 1995

4. Jenis Kelamin                  : Laki-laki

5. Kebangsaan                    : Indonesia

6. Tempat tinggal                 : Jalan Makam RT 02 RW 04 Desa Beji Kec.Junrejo Batu

7.      Pekerjaan                   : Belum bekerja

8.      Agama                        : Islam

9.      Pendidikan                  : SD (tamat)

B.     PENAHANAN

1.      Penyidik                            : 19 September 2011 s/d 8 Oktober 2011

2.      Perpanjangan Kajari          : 9 Oktober 2011 s/d 18 Oktober 2011

3.      Penuntutu Umum              : 17 Oktober 2011 s/d 26 Oktober 2011

C.    DAKWAAN

KLIK untuk baca lanjutannya..

 
Leave a comment

Posted by on September 23, 2012 in Hukum (Law)

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Catatan Hukum Acara Pidana

I. PENGERTIAN HUKUM ACARA PIDANA


Prof. Wiryono Prodjodikoro, S.H.

Rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yakni kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.

Prof. Simon

Aturan hukum yang mengatur bagaimana negara dengan alat perlengkapannya, mempergunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan putusan.

II. TUJUAN HUKUM ACARA PIDANA

Mencari dan mendapatkan kebenaran material atau setidaknya mendekati, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana.

III. ASAS-ASAS HUKUM ACARA PIDANA

1. Equality Before the Law

Perlakuan yang sama atas setiap diri orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan. (Penjelasan umum angka 3 huruf A KUHAP)

2. Peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan

Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan. (Penjelasan umum Angka 3 Huruf E)

3. Presumption of Innocence

Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. (Penjelasan umum angka 3 huruf C)

4. Opportunitas

Monopoli penuntut umum, tidak wajib menuntut seseorang jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum. (Pasal 36 C UU 4/2004)

5. Peradilan Terbuka untuk Umum

o)Untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak (Pasal 153 ayat 3 KUHAP)

o)Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum (Pasal 195 KUHAP)

6. Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak

7. Akusatoir (Tersangka Menjadi Subyek Pemeriksaan, Bukan Obyek)

Supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya, maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa. (Penjelasan Pasal 52 KUHAP)

8. Pemeriksaan dengan Hadirnya Terdakwa

Jika terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi. (Pasal 154 ayat 4 KUHAP)

9. Hak Mendapat Bantuan Hukum

Guna kepentingan pembelaan, tersangka, atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. (Pasal 54 KUHAP)

10. Hak Mendapat Kompensasi dan Rehabilitasi

Tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikarenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. (Pasal 95 KUHAP)

IV. PENYELIDIKAN

KLIK untuk baca lanjutannya..

 
Leave a comment

Posted by on June 15, 2012 in Hukum (Law)

 

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Surat Dakwaan

Pengertian Surat Dakwaan

Dalam mengartikan surat dakwaan, penulis mengambil dari pendapat M.Yahya Harahap dan Harun M.Husein. Pengertian surat dakwaan menurut M. Yahya Harahap adalah pada umumnya surat dakwaan diartikan oleh para hukum, berupa surat/akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa, perumusan mana yang ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan. Menurut Harun M. Husein, pengertian surat dakwaan adalah suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan.

Sehingga, dapat disimpulkan berdasarkan dua pengertian dari ahli hukum tersebut, pengertian surat dakwaan adalah:

  1. Surat dakwaan merupakan akta. Suatu akta harus mencamtumkan tanggal pembuatan dan tanda tangan pembuatnya. Apabila suatu akta tidak memiliki dua hal tersebut, maka tidak memiliki kekuatan akta, meskipun secara umum dapat dikatakan sebagai surat.
  2. Adanya perumusan tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana.
  3. Dalam merumuskan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa, haruslah dilakukan secara cermat, jelas dan lengkap, sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.
  5. Syarat-syarat dalam Pembuatan Surat Dakwaan

Syarat Formal

a. Surat dakwaan harus dibubuhi tanggal dan tanda tangan penuntut umum pembuat surat dakwaan

b.Surat dakwaan harus memenuhi secara lengkap identitas terdakwa yang meliputi : nama lengkap, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan

Syarat Material

Secara material, surat dakwaan dipandang telah memenuhi syarat apabila surat dakwaan tersebut telah member gambaran secara bulat dan utuh tentang :

  1. Tindak pidana yang dilakukan
  2. Siapa yang melakukan tindak pidana
  3. Dimana tindak pidana dilakukan
  4. Bilamana/kapan tindak pidana dilakukan
  5. Bagaimana tindak pidana dilakukan
  6. Akibat apa yang ditimbulkan tindak pidana tersebut (delik material)
  7. Apa yang mendorong terdakwa melakukan tindak pidana tersebut (delik-delik tertentu)
  8. Ketentuan-ketentuan pidana yang diterapkan
  9. Jenis-jenis Surat Dakwaan

Setelah penulis memberikan uraian mengenai pengertian dan syarat-syarat surat dakwaan, penulis juga akan memberikan uraian mengenai jenis-jenis surat dakwaan. Terdapat 5 bentuk surat dakwaan berdasarkan surat edaran jaksa agung nomor SE-004/J.A/11/1999 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, yaitu dakwaan tunggal, dakwaan alternatif, dakwaan subsidair, dakwaan kumulatif, dan dakwaan kombinasi.

Dakwaan Tunggal

KLIK untuk baca lanjutannya..

 
Leave a comment

Posted by on May 5, 2012 in Hukum (Law)

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 177 other followers